Pasirlangu, 6 November 2026 – Pemerintah Desa Pasirlangu, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Petugas Entri (PENTRI) Edisi November 2026 sebagai upaya memperkuat kualitas pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat melalui Sistem Informasi Data Ekonomi dan Sosial Desa (SINDEN). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan pemahaman, meningkatkan ketelitian, serta memastikan proses pemutakhiran data berjalan sesuai kondisi faktual di lapangan.
Kegiatan Monev ini dilaksanakan seiring dengan upaya pemerintah dalam memperkuat validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dalam mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos).
Penguatan Kapasitas PENTRI dalam Pemutakhiran DTSEN
Pelaksanaan Monev November 2026 turut mengacu pada perkembangan kebijakan dan arahan teknis pengelolaan DTSEN. Sebagaimana pada 5 November 2026, Dinas Sosial Kabupaten Garut telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan DTSEN bagi 442 operator SIKS-NG desa dan kelurahan se-Kabupaten Garut.
Dalam kegiatan tersebut, ditekankan pentingnya verifikasi ulang atau ground check untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata masyarakat. Hal ini menjadi perhatian penting bagi PENTRI Desa Pasirlangu dalam menjalankan tugas survei, penginputan, verifikasi, dan pembaruan data.
Evaluasi Alur Pengelolaan SINDEN
Dalam materi sosialisasi, PENTRI diberikan penguatan mengenai alur rutin pengelolaan SINDEN, mulai dari pemeriksaan data awal, pelaksanaan survei, penginputan, verifikasi, hingga penyelarasan data dengan kondisi usulan bantuan sosial yang tersedia.
Petugas juga diingatkan agar tidak melakukan survei maupun pengisian data secara asal. Setiap informasi harus berdasarkan kondisi faktual, bukan asumsi atau penyeragaman jawaban antar keluarga dalam satu RT maupun wilayah tugas.
Ketelitian dalam pengelolaan data menjadi aspek utama yang harus dijaga. Kesalahan penginputan, ketidaksesuaian identitas, maupun data yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi kualitas informasi yang digunakan dalam proses penanganan kesejahteraan sosial.
Penajaman Prosedur Groundcheck dan Prioritas Verifikasi
Salah satu pembahasan penting dalam Monev kali ini adalah penjelasan mengenai alur ground check versi terbaru. PENTRI diharapkan memahami tahapan verifikasi lapangan secara tepat, termasuk pemeriksaan kondisi keluarga, rumah, aset, serta perubahan status sosial ekonomi.
Adapun prioritas pelaksanaan ground check pada periode ini diarahkan kepada kelompok Lansia dan Tikor sesuai bahan sosialisasi yang disampaikan.
Selain itu, petugas diminta menindaklanjuti data keluarga dengan status “Belum Ada Pembaruan” maupun “Draft”. Apabila ditemukan adanya perubahan kondisi, data perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme Groundcheck. Sementara itu, data yang tidak mengalami pembaruan harus diproses sesuai prosedur pengelolaan SINDEN.

Validasi Identitas dan Ketepatan Usulan Bansos
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah validasi identitas kependudukan. PENTRI diminta memastikan penulisan nama, tempat lahir, nama ibu kandung, alamat, serta informasi lainnya sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga (KK) padan capil.
Dalam pengelolaan usulan bansos, petugas juga diingatkan untuk memperhatikan ketentuan pengurus bantuan, dengan memprioritaskan istri sebagai pengurus bansos sesuai arahan sosialisasi. Usulan bantuan pada tahap berjalan yang belum cair tidak perlu diajukan kembali hanya karena belum diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Keselarasan antara data SINDEN dan data usulan menjadi hal penting untuk mencegah ketidaksesuaian maupun pengusulan berulang.
Monitoring PBI-JKN dan Komponen PKH
Materi Monev turut membahas pemeriksaan status kepesertaan PBI-JKN, khususnya status Inactive. PENTRI diminta melakukan pengecekan dan melaporkan apabila ditemukan peserta yang ternyata masih aktif, dengan menyertakan bukti tangkapan layar (screenshot) serta NIK sesuai mekanisme pelaporan yang berlaku.
Selain itu, terdapat penguatan pada fitur komponen Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya bagi kategori ibu hamil (BUMIL), yang harus dilengkapi dengan Surat Keterangan (SUKET) dari fasilitas kesehatan (FASKES) sesuai ketentuan yang berlaku.

Membangun Data yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi PENTRI Edisi November 2026, diharapkan seluruh Petugas Entri Desa Pasirlangu semakin memahami tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas data sosial ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada kelengkapan penginputan, tetapi juga menekankan pentingnya integritas, ketelitian, konsistensi, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan data.
Dengan penguatan kapasitas dan evaluasi secara berkelanjutan, pengelolaan SINDEN di Desa Pasirlangu diharapkan semakin optimal dalam mendukung pemutakhiran DTSEN dan penyediaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan serta penanganan program kesejahteraan sosial.
“Data yang akurat bukan sekadar angka, melainkan representasi kondisi nyata masyarakat dan fondasi bagi pelayanan sosial yang tepat sasaran.”

Pasirlangu Bersatu, Pasirlangu Maju.
Sumber Referensi: “Bimbingan Teknis Pengelolaan DTSEN bagi Operator SIKS-NG Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Garut”, 5 November 2026.